Indeks Issue

2014-2019

  1. Perpanjangan Masa Jabatan presiden tiga periode

  2. Pengesahan RUU KPK

  3. Pemindahan Ibukota Negara

2024

Agustus 2024:

  1. Revisi RUU Pilkada

Tanggal 22 Agustus: Aksi Demonstrasi besar besaran diberbagai Kota menuntut DPR jangan melakukan tindakan inkonstitusional dengan berencana membatalkan putusan MK No.60. Untuk sementara DPR menunda pembahasan RUU Pilkada.

Rakyat harus terus mengawal hingga 27 Agustus 2024. Berdasarkan peristiwa sebelumnya. DPR bisa rapat tengah malam dan tiba-tiba mengesahkan.

Tanggal 27 Agustus: Batas pencalonan kepala daerah se Indonesia.

  1. Indonesia Darurat

Oktober 2024:

  1. Pelantikan Presiden

  2. Pelantikan Menteri

  3. Gelombang PHK

  4. Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT): Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kenaikan UKT untuk tahun ajaran 2024/2025. Kebijakan ini memicu protes dari mahasiswa dan masyarakat, yang khawatir akan meningkatkan beban pendidikan dan menghambat akses pendidikan tinggi bagi kalangan kurang mampu. ​

  5. Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Pemerintah mewajibkan pekerja untuk menyisihkan 3% dari gaji mereka sebagai iuran Tapera, yang ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki rumah. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap menambah beban finansial pekerja dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan dana.

November 2024:

  1. Pilkada Serentak

  2. Perubahan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah

  3. Rencana Kenaikan PPN 12%

  4. Pemotongan Anggaran dan Penghematan Biaya

  5. Suap di Mahkamah Agung Source

Desember 2024:

  1. Pembatalan PPN 12%

  2. Usulan Penghapusan Pilkada Langsung

  3. Peran militer dalam Pemerintahan Sipil

  4. Wealth Fund Danantara

2025

Januari 2025:

  1. Pemangkasan Anggaran Negara Secara Besar-besaran
    Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan pemotongan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Pemangkasan ini mencakup berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuannya adalah mengalihkan dana untuk program-program prioritas, seperti penyediaan makan siang gratis bagi siswa dan ibu hamil. Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap layanan publik dan proyek infrastruktur yang sedang berjalan.

  2. Peningkatan Peran Militer dalam Pemerintahan Sipil
    Pemerintah mengusulkan revisi undang-undang yang memungkinkan pensiunan militer menduduki posisi sipil, asalkan mereka mengundurkan diri dari dinas militer. Meskipun perubahan ini membatasi keterlibatan aktif militer, tetap saja menimbulkan kekhawatiran tentang meningkatnya pengaruh militer dalam struktur pemerintahan sipil.

  3. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Kontroversial
    Pemerintah mengusulkan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Kebijakan ini memicu protes dari serikat buruh dan pengusaha, yang khawatir akan meningkatkan beban ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, pada 31 Desember 2024, pemerintah memutuskan bahwa kenaikan PPN 12% hanya akan diterapkan pada barang dan jasa mewah, sementara barang dan jasa lainnya tetap dikenakan tarif PPN 11%. Source

  4. Program Makan Siang Gratis yang Ambisius
    Presiden Prabowo meluncurkan program makan siang gratis untuk siswa dan ibu hamil, yang bertujuan meningkatkan gizi dan mendukung pendidikan. Program ini membutuhkan anggaran besar dan menjadi salah satu alasan di balik pemotongan anggaran di sektor lain. Source

  5. Kelangkaan Elpiji 3 Kilogram

  6. CoreTax yang bermasalah dan berdampak pada turunnya penerimaan negaran Source

Februari 2025:

  1. Danantara Diresmikan

  2. Pertamax Pertamina Oplosan Source

  3. Revisi Undang-Undang Minerba yang Melibatkan Perguruan Tinggi dalam Pertambangan: DPR menyetujui revisi undang-undang mineral dan batubara yang memungkinkan perguruan tinggi terlibat dalam kegiatan pertambangan. Tujuannya adalah untuk mendanai pendidikan tinggi, namun menuai kritik karena berpotensi mengurangi ruang akademik untuk kritik dan meningkatkan risiko kerusakan lingkungan.

  4. Aksi Indonesia Gelap

  5. Kasus Korupsi PT Pertamina: Jaksa Agung menetapkan tujuh individu sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina dan anak perusahaannya. Periode korupsi berlangsung antara 2018 hingga 2023, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun. Tersangka termasuk pejabat tinggi Pertamina dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan pengadaan minyak mentah dan produk kilang.

  6. Kabur Aja Dulu dan ketidakhadiran negara Source

Maret 2025:

  1. PHK pada 60.000 pekerja dari 50 perusahaan. Diantaranya PT Sritex (Sri Rejeki Isman Tbk), PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Indonesia. Source

  2. Isi MinyaKita Dikurangi

  3. Revisi RUU TNI Source

  4. Pemberian Peran Militer dalam Posisi Sipil: Pemerintah mengusulkan revisi undang-undang yang memungkinkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk personel militer untuk menduduki posisi sipil, asalkan mereka mengundurkan diri dari dinas militer terlebih dahulu. Meskipun ada pembatasan, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil, mengingat sejarah masa lalu Indonesia.

Updated on
Panduan Gerakan
RUU TNI